MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI DUMAI

Jalan Raya Bukit Datuk, Kota Dumai, Provinsi Riau, Telp : (0765) 31076, Fax : 31076, Email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
  • DSC 0858
  • Keterbukaan Informasi Publik
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  • Pengaduan Online
  • Dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan, maka Pengadilan Negeri Dumai melalui website ini sebagai salah satu media informasi modern berusaha memberikan sarana dan prasarana informasi kepada para pencari keadilan khususnya yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai.
  • Pengadilan Negeri Dumai menyajikan informasi kepada publik ataupun masyarakat mengenai hal-hal ataupun keadaan yang ada dilingkungan Pengadilan ataupun wilayah hukum melalui sarana membuka website dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan informasi pengadilan dan menguatkan prinsip peradilan yang terbuka dan akuntabel.
  • Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dalam administrasi dan penelusuran (tracking) terhadap data perkara dan dipubilasikan untuk masyarakat.
  • Bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai. siwas.mahkamahagung.go.id.

Bentuk Persidangan Yang Baru Bernama E-Litigation

Ditulis oleh Ibrahim Makmur on .

Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Yang Baru Bernama E-Litigation

Rafli Fadilah Achmad, S.H, M.H

Rafli fadilah

Calon Hakim Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Istilah online pada tahun 2020 akan kian populer. Pasalnya selain belanja online (Olshop) dan ojek online (Ojol) yang sudah kandung viral, Persidangan Online pun akan meramaikan era digitalisasi Indonesia pada tahun 2020. Keseriusan Mahkamah Agung dalam mewujudkan persidangan online diawali dengan disempurnakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menambah satu fitur baru bernama E-Litigation. (Pembahasan mengenai Perma Nomor 3 Tahun 2018 dapat dilihat melalui artikel https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd6d11999924/e-court--prospek-cemerlang-masa-depan-peradilan-indonesia-oleh--rafli-fadilah-achmad/). Saat ini Mahkamah Agung sedang berbenah untuk mematangkan pelaksanaan E-Litigation pada seluruh Pengadilan di Indonesia mulai dari  Prasarana Meja E-Court, merekrut Jabatan Pranata Komputer, dan penyempurnaan sistem E-Court itu sendiri.

Secara Filosofis, pelaksanaan E-Litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaran yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan (Vide Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal itu dikarenakan E-Litigasi secara umum dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu mensimplifikasi prosedur yang terkesan rumit, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial, dan mengotomatiskan administrasi yang dahulu bersifat manual.

Lalu apa sebenarnya E-Litigation itu?

E-Litigation secara singkat adalah Persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau Personal Computer-nya sendiri. E-Litigation itu sendiri merupakan salah satu dari 4 (empat) fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court (Electronic Court).  Namun hal yang perlu digaris bawahi bahwasannya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara E-Litigation namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan.

Apakah Semua Pihak dalam Perkara Gugatan, Gugatan Sederhana dan Bantahan Permohonan bisa menggunakan fitur E-Litigation?

Semua Pihak yang berperkara bisa menggunakan fitur E-Litigation dengan syarat-syarat tertentu. Jika dibagi secara garis besar terdapat 2 (dua) kelompok yang dapat menggunakan fitur E-Litigasi, pertama adalah Pengguna Terdaftar dan kedua adalah Pengguna Lain. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang telah mendaftarkan akunnya melalui ecourt.mahkamahagung.go.id dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait.

Sedangkan Pengguna Lain adalah Perorangan, Kementrian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain yang notabenenya milik pemerintah, Kejaksaan dalam konteks sebagai Pengacara Negara, Badan Hukum atau Kuasa Insidentil yang berperkara di Pengadilan dengan cukup membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa/Surat Tugas. Jika Pihak merasa kebingungan atau tidak mengetahui teknisnya, maka akan ada Petugas yang ditunjuk secara khusus di Pengadilan untuk memberikan layanan dan informasi terhadap administrasinya.

Jika dibandingkan antara Pengguna Terdaftar dan Pengguna lain, bedanya adalah Pengguna Lain harus mendaftarkan akunnya di meja khusus e-court yang ada di PTSP Pengadilan sedangkan Pengguna Terdaftar dapat dimana saja. Selain itu Pengguna Lain juga memiliki akun yang sifatnya temporary hingga 14 (empat belas) hari sejak perkara diputus, dilain sisi Pengguna Terdaftar memiliki masa berlaku akun yang relatif lebih lama. (Untuk selanjutnya baik Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain akan ditulis sebagai Pengguna dalam artikel ini)

Bagaimana teknis Awal Persidangan secara E-Litigation?

Dalam artikel ini Penulis membatasi pembahasan hanya terhadap fitur E-Litigation yang sifatnya teknis yudisial. Sedangkan terhadap fitur-fitur lain seperti pendaftaran perkara secara online (E-Filling), pemanggilan secara online (E-Summons) dan pembayaran secara online (E-Payment) telah dibahas secara khusus pada artikel lain.

E-Litigation sendiri secara teknis yudisial akan mempersingkat proses jawab jinawab, pemeriksaan alat bukti, dan pembacaan putusan kepada Para Pihak.

Sidang Pertama tetap akan dilaksanakan secara tetap muka. Hakim akan meminta Pengguna (khususnya Penggugat) untuk menyerahkan 3 (tiga) dokumen asli, yaitu Surat Kuasa, Surat Gugatan dan Surat Persetujuan Prinsipal. Jika pada sidang Pertama para Pihak sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dengan jangka waktu normal 30 (tiga puluh) hari.

Apabila di dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan diantara Para Pihak maka proses sidang dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan. Dalam proses inilah sejatinya E-Litigation benar-benar dimulai. Kemudian karena sedari awal Penggugat adalah Pihak yang telah mendaftarkan perkaranya secara online (E-Filling), maka Hakim akan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani form kesediaan yang telah disiapkan.

Kemudian apabila Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik maka pelaksanaan E-Litigation benar-benar dimulai dan persidangan akan ditunda sementara waktu. Tergugat yang tidak menunjuk Advokat dan belum memiliki akun E-Court akan diarahkan oleh Panitera Pengganti menuju Meja E-Court untuk mendaftarkan akunnya terlebih dahulu dengan status sebagai “Pengguna Lain” yang dijelaskan teknisnya oleh Petugas E-Court. Melalui akun tersebut Pengguna akan mengetahui jadwal sidang, dokumen yang diupload oleh Pihak lain, dan mengupload dokumennya sendiri.

Setelah Tergugat memiliki akun, maka Tergugat kembali ke ruang persidangan dan penundaan sidang dicabut oleh Hakim.  Proses selanjutnya Hakim akan menyusun dan menetapkan jadwal persidangan (court calendar) dari awal pemeriksaan hingga pembacaan putusan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadwal Persidangan inilah yang menjadi dasar untuk pelaksanaan sidang selanjutnya secara online, maka dari itu harus dipahami dan ditaati dengan baik oleh Para Pihak.

Lalu dimana Online-nya karena pada akhirnya masih tetap harus bertatap muka?

Sedari awal Penulis sudah disclaimer pada bagian awal artikel bahwa pelaksanaan E-Litigation ini bukan sama sekali tidak ada tatap muka di persidangan, tetapi meminimalisir proses tatap muka yang misal sebelumnya dilakukan 15 (lima belas) kali menjadi 4 (empat) kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan hanya pada tahap Persidangan Pertama, Persidangan Kedua, Verifikasi Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi atau Ahli jika dibutuhkan.  

Proses meminimalisir tatap muka sangat terasa pada proses jawab jinawab seperti penyerahan Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan. Jika sebelumnya Para Pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen secara fisik kepada Hakim, maka melalui E-Litigation proses tersebut tidak lagi diperlukan.

Para Pihak cukup didepan laptop atau Personal Computernya masing-masing untuk melihat jadwal sidang yang akan dilaksanakan. Semisal, agenda sidang penyerahan jawaban dilakukan pada hari Selasa, tanggal 19 November pukul 11.00 WIB, maka Tergugat cukup mengupload dokumen jawaban dalam bentuk pdf,rtf atau doc tersebut di akun E-Court selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 19 November pukul 10.59 WIB. Setelah di upload Hakim akan memverifikasi berkas tersebut untuk diteruskan kepada Pihak lainnya melalui akun ­e-court masing-masing.

Apabila sampai waktu yang telah ditentukan Para Pihak tidak mengirimkan dokumennya di akun E-Court pada waktu yang telah ditetapkan, maka Hakim akan meniliti alasan Para Pihak terlebih dahulu. Apabila Para Pihak memiliki alasan yang sah untuk tidak mengirim dokumennya pada waktu yang telah ditetapkan, maka atas dasar kebijaksanaan Hakim agenda sidang tersebut akan ditunda satu kali. Namun apabila Para Pihak tidak memiliki alasan yang sah, maka demi hukum dapat disimpulkan bahwa Para Pihak tidak menggunakan haknya untuk itu dan proses persidangan akan dilanjutkan dengan agenda lain.

Bagaimana Proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat, Saksi dan Ahli dalam E-Litigation?

Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam E-Litigation dilakukan secara double check system mengingat sangat menentukannya Alat Bukti Surat dalam perkara perdata. Double Check System artinya pemeriksaan dilakukan melalui dua tahap, yaitu pemeriksaan secara online (softfile) dan pemeriksaan dokumen aslinya secara fisik. Maka dari itu, pertama-tama Para Pihak wajib terlebih dahulu mengupload bukti-bukti surat yang telah diberi materai melalui akun E-Courtnya. Apabila sudah,selanjutnya Para Pihak wajib datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan court calendar yang telah ditetapkan dengan membawa bukti fisik berupa dokumen aslinya.

Sedangkan untuk Pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam ­E-Litigation telah dibuka ruang untuk dilakukan secara teleconference. Itu artinya Para Pihak dan Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk proses pemeriksaan ini. Hal penting yang perlu dicatat bahwa semua Pihak wajib terkoneksi dalam waktu dan media yang sama (misal Skype) serta memperoleh informasi secara jelas sehingga keterangan Saksi dan Ahli dapat digali secara komprehensif oleh semua Pihak. Sampai saat ini belum ada aturan lebih lanjut mengenai pemeriksaan Saksi dan Ahli ini dan sekiranya menurut Penulis perlu adanya ketentuan teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan pemeriksaan Saksi dan Ahli dalam E-Litigation ini.

Jika Proses Jawab Jinawab dan Pemeriksaan Sudah E-Litigation, lalu Bagaimana dengan Pembacaan Putusan?

Memang pada dasarnya suatu Putusan dikatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Vide Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), namun pada akhirnya era digitalisasi membuat Mahkamah Agung melakukan rechtvinding atau suatu terobosan hukum. Makna “terbuka untuk umum” diperluas oleh Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang juga harus dimaknai bahwa penyampaian putusan secara elektronik kepada Para Pihak melalui akun E-Court juga sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Maka dari itu dalam agenda sidang pembacaan putusan, Para Pihak tidak perlu lagi  datang ke Pengadilan untuk mendengar pembacaan putusan namun cukup memantau akun E-Courtnya saja untuk memperoleh Putusan.

Kesimpulan

Mengutip perkataan dari Alfonso Cuaron “Technology is Technology. Technology doesn’t have a, it is not good or bad. Technologies are tools” dapat disimpulkan bahwasannya E-Litigation sebagai bagian dari perkembangan teknologi pada akhirnya hanyalah peralatan semata. Baik buruknya penggunaan E-Litigation dikembalikan kepada manusia yang menggunakannya. Era digitalisasi ini harus direspon secara bijak oleh semua pihak untuk mempermudah proses persidangan yang terkesan rumit. Akhir kata, bersiaplah untuk menghadapi era baru Persidangan!

Sumber:

  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
  • Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  • Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR);
  • Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
  • Booklet E-Litigasi Persidangan Secara Elektronik Hemat Biaya, Waktu dan Energi, Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  • Power Point Arah Kebijakan Teknis Pemberlakukan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia) oleh A.S Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.

    Artikel dimuat juga dalam https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/

Upacara Hari Pahlawan Ke - 74

Ditulis oleh Ibrahim Makmur on .

Bertempat di halaman depan kantor Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 dilaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Tahun 2019. Upacara yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1561/SEK/HM.01.2/11/2019 perihal Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 ini, mengangkat tema “Aku Pahlawan Masa Kini”. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Negeri Dumai mengajak seluruh warga pengadilan untuk berlomba-lomba menunjukkan prestasi yang membanggakan serta dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, yang dapat dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal dan sebagainya. Kiranya semangat Pahlawan selalu bersemayam di hati sanubari kita semua.

Upacara diikuti oleh seluruh Hakim, Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural, Pegawai, Calon Hakim, dan Honorer tersebut berlangsung dalam suasana khidmat, tertib, dan sederhana.

DSC 0798

DSC 0775

DSC 0783

DSC 0780

 

Asistensi Pengadilan Negeri Dumai Oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Ditulis oleh Ibrahim Makmur on .

Dumai - 09 Oktober 2019, Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dan sekaligus Asistensi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selama 3 (hari) hari yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2019 s/d. 9 Oktober 2019. Tim terdiri dari Bapak Dr. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Bapak Made Sutrisna, S.H., M.Hum., selaku Hakim Tinggi Pengawas dengan didampingi oleh Bapak H. Dabesri Bara, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Bapak Fajrul Amni selaku pelaksana pada sub Bagian keuangan dan pelaporan pengadilan tinggi pekanbaru.

Hasil Pengawasan dan Asistensi terkait Persiapan Akreditasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA disampaikan langsung oleh Para Hakim Tinggi Pengawas yang isinya antara lain terkait dengan tertib administrasi pengelolaan berkas perkara, pengisian register, dan perlunya peningkatan pengawasan oleh Para Hakim Pengawas Bidang.
Para Hakim Tinggi Pengawas juga menyampaikan beberapa materi terkait dengan persiapan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan. Beberapa di antaranya adalah terkait kebersihan kantor harus selalu terjaga, kelengkapan dokumen akreditasi dan melaksanakan sosialisasi peraturan kepada seluruh karyawan.

DSC 0390

Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengadilan Tinggi Pekanbaru selanjutnya menyerahkan laporan hasil pengawasan dan Asistensi TAPM kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

DSC 0492

DSC 0496

DSC 0416

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Ditulis oleh Ibrahim Makmur on .

Memahami SAKIP dan LAKIP Sebagai Tolok Ukur Kinerja Pegawai Negeri Sipil

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.Setiap organisasi, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Dumai

Ditulis oleh Ibrahim Makmur on .

DUMAI - Dalam upaya mewujudkan pemberantasan korupsi, gratifikasi dan pungli, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mencanangkan pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada hari Kamis (11/4/2019) siang. 

.

foto zi

Kegiatan tersebut dihadiri Walikota Dumai Drs H Zulkifli As, Ketua DPRD Kota Dumai Gusri Efendi, Kapolresta Dumai AKBP Restika Pardamean Nainggolan, Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Wahyu Dili Yudha Hardianto,  dan unsur Forkopimda lainnya. 

Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Dumai Hendri Tobing SH., MH., mengatakan PN Dumai telah melaksanakan program-program untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan dalam memberikan pelayanan prima dan bebas dari KKN

“Perubahan itu diawali dengan mengaktualisasikan pencanangan Zona Integritas di PN Dumai yang mana outcome-nya adalah terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja pada PN Dumai,” ujar beliau dalam kata sambutannya. 

Ia juga menuturkan bahwa pencanangan zona integritas Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52/2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi dan melayani, serta SK KMA no 58/KMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

“Oleh sebab itu dengan pencanangan zona integritas ini diharapkan terdapat perubahan dan perbaikan nyata sebagai landasan kokoh demi terwujudnya performa kinerja Pengadilan Negeri Dumai yang unggul. Semangat berintegritas, kerja keras, kerja cerdas dan solidaritas dari seluruh stakeholder merupakan suatu langkah awal yang baik untuk merealisasikan program ini,” lanjutnya

Dalam kata sambutannya Wali Kota Dumai Drs H Zulkifli As mendukung pencanangan Zona Integritas guna membangun Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di PN Dumai. 

Pencanangan zona integritas ini ditandai dengan penandatanganan piagam oleh Ketua PN Dumai dan disaksikan oleh Walikota Dumai dan unsur Forkopimda lainnya.

Acara ditutup dengan doa bersama sebagai harapan terwujudnya PN Dumai menjadi Wilayah yang Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Copyright ©2016 | Pengadilan Negeri Dumai