Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Panitera Muda Pidana.

Tugas dan fungsi Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Kelas IA :

1. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
2. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
3. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
4. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
6. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
7. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
8. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
9. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
10. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
11. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
12. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
13. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
14. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
16. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.